Ketua
Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh (kiri) berpelukan dengan
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul iman (kanan) usai menyampaikan
hasil pertemuan tertutup kedua partai di DPP PKS, DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).
(Sumber: Dok. Puspa Perwitasari Antara Foto)
TERUSTERANG—Pertemuan antara Ketua
Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Sohibul Iman, Rabu (30/10/2019), memberi sinyal koalisi parpol pendukung
pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mulai rapuh.
Dalam pertemuan yang
digelar di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, keduanya sepakat untuk memperkuat
sistem check and balance atau fungsi
pengawasan terhadap pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Partai Nasdem
yang menjadi bagian dari koalisi pendukung pemerintah dianggap bermanuver dan
berupaya membangun poros politik baru.
Presiden Joko Widodo
(Jokowi) yang diusung dan berkoalisi dengan NasDem, mengaku tak ada masalah
dengan manuver Partai Nasdem. Sikap ini mendapat kritik dari salah satu mitra
koalisinya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P).
Kunjungan Nasdem ke
kantor DPP PKS berlangsung pada Rabu (30/10) sore. Ketua Umum Nasdem Surya
Paloh datang didampingi elite NasDem lainnya, seperti Sekjen Nasdem Johnny G
Plate, Bendum Ahmad Ali, Ketua DPP Rachmad Gobel, dan anggota Majelis Tinggi
Lestary M.
Rombongan Nasdem
disambut oleh elite-elite PKS, di antaranya Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf
Aljufri, Presiden PKS Sohibul Iman, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Ketua DPP PKS
Mardani Ali Sera, dan Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini.
"Kami meminta
kepada semua partai koalisi untuk taat asas, untuk menjaga sikap dan tindakan
yang etis sebagai partai koalisi pemerintahan," ujar Arif saat ditemui di
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).
Wakil Sekjen PDI-P Arif
Wibowo mengingatkan agar Nasdem tidak mempraktikkan politik dua kaki dengan menjajaki
kerja sama dengan PKS.
"Dengan demikian,
setiap partai koalisi pendukung pemerintah seharusnya tidak boleh
(mempraktikkan) politik dua kaki," ucap dia. Menurut Arif, semua
parpol koalisi memiliki kewajiban untuk mengawal pemerintahan Joko
Widodo-Ma'ruf Amin supaya dapat berjalan dengan baik.
Sementara
itu, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menilai pertemuan antara
Surya Paloh dan Sohibul Iman tidak bisa dilepaskan dari kontestasi Pilpres
2024.
"Tentunya
ini kan terkait dengan 2024, ini sudah jelas 2024 itu siapa ke mana. Langkah-langkah
itu yang mungkin dilakukan oleh Pak Surya Paloh," ujar Lodewijk.
Pertemuan
yang berlangsung 60 menit ini menghasilkan beberapa kesepahaman. Poin pertama,
berjuang bersama-sama dalam memperkuat fungsi pengawasan di DPR. Kedua, partai
menghargai pilihan politik masing-masing, tapi tetap berjuang bersama
memperkuat demokrasi.
Poin
kedua, kesepahaman antara PKS dan Nasdem ialah soal kedaulatan NKRI. Mereka
juga tidak akan memberi tempat untuk separatisme hingga radikalisme, serta
tidak memberikan tempat kepada tindakan separatisme, terorisme, radikalisme,
intoleransi, dan lainnya yang bertentangan dengan empat konsensus dasar
kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ketiga,
PKS dan Nasdem menyadari bangsa ini diperjuangkan oleh para pendiri bangsa dari
kelompok nasionalis dan kelompok Islam. PKS dan Nasdem ingin generasi penerus
dari kedua pendiri bangsa itu melanjutkannya. Tak hanya itu, bahkan Nasdem juga
merencanakan pertemuan dengan PAN, yang juga merupakan oposisi dari Jokowi.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Sumber:
Penulis & Editor: Nasy’ah Mujtahidah Madani
0 Comments